BAB I
PENDAHULUAN
v
LATAR BELAKANG
Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada
masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang
politik, ekonomi dan hukum. Pemerintah Orde Baru yang di pimpin oleh Presiden
Soeharto selama 32 tahun , ternyata tidak konsisten dan konsekuen
terhadap tekan awal munculnya Orde Baru. Tekad awal Orde Baru pada awal
kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila & UUd 1945
secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Setelah Orde Baru memegang tampuk kekuasaan dan
mengendalikan pemerintahan maka muncul suatu keinginan untuk terus macam
penyelewengan dilakukan, penyimpangan dari nilai – nilai pancasila &
ketentuan – ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh
pemerintah Orde Baru.
v
RUMUSAN MASLAH
menerus mempertahankan kekuasaannya atau status
QUO. Hal ini menimbulkan akses – akses negatif, yaitu semakin jauh dari tekad
awal Orde Baru tersebut. Akhirnya berbagai
Ø
Mengapa pemerintahan Orde Baru
bisa jatuh (mundur) apa penyebabnya?
Ø
Krisis apa sajakah yang dihadapi oleh pemerintahan Orde Baru?
Ø
Faktor apa yang menyebabkan munculnya reformasi?
Ø Apa yang dimaksud dengan
reformasi?
v
TUJUAN
Ø Untuk mengetahui jatuhnya
pemerintahan Orde Baru
Ø Bisa mengetahui berbagai macam
krisis yang dihadapi oleh Pemerintahan Orde Baru
Ø Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab munculnya reformasi
Ø Bisa menjelaskan pengertian reformasi
dan kronologi reformasi
BAB II
PEMBAHASAN
A. Jatuhnya pemerintahan orde baru
Pemerintahan orde baru
yang dipimpin oleh presiden Soeharto selam 32 tahun ternyata tidak konsisten
dan konsekuan terhadap tekad awal munculnya orde baru,yaitun akn melaksanakan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuan dalam tatanan kehidupan
bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara.Kehidupan politik Indonesia mulai memanas
sebelum pelaksanaan pemilihan umum yang di rencanakan pada bulan mei
1997.Pemerintahan orde baruyang di dukung oleh Golkar (Golongan Karya) berusaha
mempertahankan kemenangan mutlak yang telah dicapai dalam lima kali pemilihan
umum sebelumnya.
Setelah orde baru
memegang kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan,maka muncul suatu keinginan
untuk terus-meneraus mempertahankan kekuasaan (status quo).Oleh karena keinginan mempertahankan kekuasaan
tersaebut,menjadikan semakin jauh dari tekad awal orde baru.Akhirnya berbagai
macam penyelewengan dilakukan oleh pemearintahan orde baru.Penyelewengan dan
penyimpangan yang dilakukan tersebut di rekayasa untuk melindungi kepentingan
penguasa,sehingga hal tersebut di anggap selalu sah dan benar,walaupun
meregikan rakyat.
Jatuhnya pemerintahan
orde baru di sebabkan oleh bebearapa factor yang di awali oleh krisis ekonomi
dan krisis politik yang berkepanjangan.Kebijakan politik pemerintahan orde baru
cenderung bertujuan untuk memelihara status quo dalam rangka untuk memelihara
kekuasaan.Kebijakan-kebijakan ordea baru yang menyimpang tersebut memunculkan
krisis berbagai bidang keahidupan masyarakat.
B. Berbagai krisis yang terjadi pada
masa orde baru
A. Krisis ekonomi
Orde baru di bawah
kepemimpinan presiden Soeharto telah berhasil meningkatkan pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi dalam rentang
waktu yang cukup panjang.Pertumbuhan ekonomi tersebut telah menimbulkan dampak
negatif dan dampak positif.Dampak positif vterlihat dalam bentuk penurunan
angka kemiskinan absolute yang diikuti dengan perbaikan indicator kesejahteraan
rakyat secara rata-rata,sedangkan dampak negatif yang muncul adalah kerusakan
lingkungan hidup,perbedaan ekonomi antar daerah,antar golongan pekerjaan,dan
antar kelompok dalam masyarakat yang terasa semakin tajam.
Pada pertengahan tahun
1997 krisis moneter terjadi di beberapa Negara asia tenggara seperti di
Malaysia,Thailand,filipina,dan Indonesia.Krisis ini merupakan imbas dari
ekonomi global yang di duga di sebabkan oleh pelaku spekulan.Meskipun banyak
factor yang menyebabkan karisis moneter ini,namun salah satu sebab utamanya
adalah para spekulan asing yang telah memborong dolar lalu menjualnya dengan
harga tinggi sehingga mata uang Negara ASEAN terpuruk.Spekulan yang terbesar
pada era krisis tersebut adalah George
soros
Jika di bandingkan dengan
Negara-negara Asia Tenggara lainnya,Indonesia sangat merasakan dampak paling
buruk.Hal ini di sebabkan oleh rapuhnya fondasi indonesia dan banyaknya praktik KKN dan monopoli
ekonomi.Krisis ekonomi Indonesia berawal daari melemahnya nilai tukar rupiah
terhadap dolar Amerika Serikat.Pada tanggal 1 agustus 1997 nilai tukar rupiah
turun dari Rp 2.575,00 menjadi Rp 2.603,00 per dolar amerika serikat.Pada bulan
Desember 1997 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mencapai Rp 5.000,00 per dolar.Bahkan pada
bulan Maret 1998 telah mencapai Rp 16.000,00 per dolar Amerika Serikat.
Pada masa orde
baru,perekonomian lebih memberikan keuntungan bagi kaum modal atau
konglomerat.Hal tersebut adalah wujud dari praktik-praktik KKN yang
mengakibatkan rakyat semakin miskin dan tidak berdaya.Berikut ini adalah akibat
krisis ekonomi:
I.
Kurs rupiah terhadap dolar Amerika
melemah pada tanggal 1 Agusrus 1997
II.
Pemerintah melikuidasi enam belas
bank bermasalah pada akhir tahun 1997
III.
Pemerintah membentuk Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengawasi empat puluh bank
bermasalah.dan untuk membantu bank-bank bermasalah tersebut,pemerintah mengeluarkan
Kredit Likuiditasi Bank Indonesia (KLBI).Dalam kenyataanya,terjadi manipulasi
besar-besaran terhadap dana KLBI yang murah tersebut.Usaha yang dilakukan
pemerintah ini tidak memberikan hasil,karena pinjaman bank-bank bermasalah
tersebut semakin bertambah besar dan tidak dapat di kembalikan begitu saja.Oleh
karena itu,pemerintah harus menanggung beban utang yang sangat besar.
IV.
Kepercayaan internasional terhadap
Indonesia
menurun
V.
Perusahaan milik Negara dan swasta
banyak yang tidak dapat membayar utang luar negeri yang akan dan telah jatuh
tempo.
VI.
Angka pemutusan hubungan kerja
(PHK) meningkat karena banyak perusahaan yang melakukan efisiensi atau
menghentikan kegiatannya sama sekali.
VII.
Persediaan barang
nasional,khususnya Sembilan bahan pokok di pasaran mulai menipis pada akhir
tahun 1997.akibatnya,harga-harga barang naik tidak terkendali dan biaya hidup
semakin tinggi.
Untuk
mengatatasi kesulitan moneter tersebut,pemerintah meminta bantuan dana
pembangunan dari iinstitusi internasional,yaitu International Monetery Fund(IMF). Pada tanggal 15 Januari 1998 di
Jalan Cendana Jakarta,presiden soeharto menandatangani 50 butir letter of
intent (LOI) yang disaksikan oleh direktur IMF Asia Michel Camdessus sebagai
sebuah syarat untuk mendapatkan kuncuran dana bantuan luar negeri tersebut.
Faktor yang
menyebabkan krisis ekonomi di indonesia
adalah masalah utang luar negeri,penyimpangan terhadap pasall 33 UUD 1945,dan
pola pemerintahan yang sentralistik.
a.
Utang Luar Negeri Indonesia
Utang luar negeri
indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang negara,tetapi sebagian merupakan
utang swasta.Utang menjadi tangguahan negara hingga 6 Februari 1998 yang disampaikan oleh Radius Prawira pada sidang dewan
Pemantapan Ketahanan ekonomi yang dipimpin oleh presiden soeharto di Bina Graha
mencapai 63,462 miliar dolar Amerika Serikat,sedangkan utang pihak swasta
mencapai 73,962 miliar dolar Amerika Serikat.Ketika terjadi krisis moneter
tahun 1998, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot
tajam,bahkan sempat mencapai Rp 16.000,00.Akibat dari utang-utang tersebut,
maka kepercayaan luar negeri terhadap indonesia semakin menipis.Para pedagang
luar negeri tidak percaya lagi terhadap importir indonesia yang di anggap tidak
akan mampu membayar barang dagangan.Hampir semua negara luar tidak mau menerima
letter of Credit(L/C) dari indonesia.
b. PenyimpanganPasal 33 UUD 1994
pemerintah
orde baru mempunyai tujuan menjadikan negara Republik Indonesia sebagai
negara industri,namun tidak mementingkan
kondisi rill di masyarakat.Masyarakat indonesia merupakan sebuah masyarakat
agraris dan tingkat pendidikan yang masih rendah.Dengan keadaan seperti
ini,dirasakan cukup sulit mengubah Indonesia menjadi sebuah negara
industri.Rendahnya tingkat pendidikan dari sebagian besar masyrakat indonesia,menyebabkan
mereka sulit untuk memperoleh kesempatan kerja.
Sementara
itu,pengaturan perekonomian pada masa pemerintahan orde baru sudah jauh
menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila.Dalam pasal 33 UUD 1994 tercantum
bahwa dasar demokrasi ekonomi,produksi di kerjakan oleh semua untuk semua
dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.Kemakmuran
masyarakat di tafsirkan bukan merupakan kemakmuran orang-per orang,tetapi
kemakmuran seluruh masyarakat dan bangsa indonesia. Oleh karena
itu,perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan.Bangunan perusahaan yang sesuai dengan hal itu adalah
koperasi.Perekonomian berdasarkan asas demokrasi ekonomi bertujuan untuk
menciptakan kemakmuran bagi semua orang.Oleh sebab itu,cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus di kuasai
oleh negara.Jika tidak tampuk produksi akan jatuh ketangan orang-orang yang
berkuasa sehingga rakyat di tindas.Sebaliknya,sistem ekonomi yang berkembang
pada masa pemerintahan orde baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai
oleh para konglomeratdengan berbagai bentuk monopoli,oligopoli,dan diwarnai
dengan korupsi dan kolusi.
c.
Pola Pemerintahan sentralistis
sistem
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan orde bbaru bersifat
sentralistis.Didlam pelaksanaan pola pemerintahan ini semua bidang kehidupan
berbangsa dan bernegaradi atur secara sentral dari pusat pemerintahan yakni di
jakarta.Oleh karena itu,peranan pemerintah pusat sangat menetukan dalam
berbagai bidang kehidupan masyarakat.
Pelaksanaan
politik sentralistis yang sangat menyolok terlihat pada bidang ekonomi.Ini
terlihat dari sebagian besar kekayaan dari daerah-daerah di angkut ke
pusat.Pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak, kerena dominasi pusat
terhadap daerah sangat kuat.Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pemerintah dan
rakyat di daerah terhadap pemerintah pusat.Politik sentralisasi ini juga dapat
dilihat dari pola pemberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris,karena pemberitaan yang berasal dari jakartaselalu
menjadi berita utama.Bahkan Jakarta selalu di pandang sebagai pusat berita
penting yang bernilai berita tinggi.Berbagai peristiwa yang berlangsung di
jakarta atau melibatkan tokoh-tokoh Jakarta di pandang sebagai berita penting
dan berhak menempati halaman pertama.Namun peristiwa yang terjadi di daerah
yang kurang kaitannya dengan kepentingan pusat biasanya kalah bersaing dengan
berita-berita yang terjadi di Jakarta dalam merebut ruang,halaman,walaupun yang
memberitakan itu pers daerah.
B.
Krisis Politik
Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan nmenimbulkan
permasalahan politik.Ada kesan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan
sekelompok tertentu,bahkan lebih banyak di pegang oleh para penguasa.Pada
dasarnya secara de jure (secar hukum)
kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari
rakyat,tetapi ternyata secara de facto (dalam
kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa,sehingga sebagian besar
anggota MPR tersebut di angkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme).
Hal tersebut mengakibatkan suksesi politik pemerintah menjadi tidak
terlaksana dengan baik.kondisi tersebut memicu munculnya kondisi Status quo
yang berakibat pada munculnya krisis politik,baik itu dalam tatanan elite
politik maupun masyrakat yang mulai mempertanyakan legitimasi pemerintahan orde
baru.
Begitu mengakarnya budaya KKN dalam tubuh birokrasi pemerintah,
menyebabkan proses pengawasan dan pemberian mandataris kepemimpinan dari DPR
dan MPR kepada presiden menjadi tidak sempurna.Unsur legislatif yang sejatinya
dilaksanakan oleh MPR dan DPR dalam membuat dasar-dasar hukum dan haluan Negara
menjadi sepenuhnya dilakukan oleh presiden Soeharto.
Selanjutnya dengan keadaan seperti itu,mengakibatkan munculnya rasa
tidak percaya kepada institusi pemerintah,DPR dan MPR.Ketidak percayaan itulah
yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi yang di pelopori oleh kalangan
mahasiswa Mahasiswa yang didukung oleh dosen dan rektornya mengajukan tuntutan
untuk mengganti presiden,reshuffle cabinet,dan
menggelar Sidang istimewa MPR serta melaksanakan pemilihan umum secepatnya.
Gerakan reformasi disamping menuntut dilakukannya reformasi total di
segala bidang juga menuntut agar dilakukannya pembaruan terhadap lima
paket undang-undang politik di anggap menjadi sumber ketidakadilan.Lima paket
undang-undang politik tersebut,antara lain sebagai berikut:
I.
UU No.1 Tahun 1985 tentang
pemilihan umum
II.
UU No.2 Tahun 1985 tentang
susunan,kedudukan,Tugas dan wewenag MPR/DPR
III.
UU No.3 Tahun 1985 tentang partai
politik dan golongan karya.
IV.
UU No.5 Tahun 1985 tentang
referendum
V.
UU No.8 Tahun 1985 tentang
Organisasi Massa.
Pemerintah orde baru memiliki cara tersendiri untuk menciptakan
stabilitas yang diinginkan,seperti dengan menjadikan Golkar sebagai mesin
politik.Ada tiga jalur dalam tubuh golkaryang menjadi tumpuan kekuatan, yaitu
ABRI,birokrat,dan Golkar.dengan tiga jalur tersebut maka tidak mengherankan
jika Golkar selalu menjadi pemenang dalam pemilu-pemilu yang diselenggarakan pada
masa orde baru. Keberadaan Golkar yang sebenarnya diperlukan sebagai sarana dan
arena penyaluran aspirasi
rakyat,ternyata dijadikan sebagai alat kekuasaan atau alat penguasa untuk
melanggengkan kekuasaan.
Kebijakan dari dwifungsi ABRI menimbulkan peran social politik tentara
yang besar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.Bidang-bidang
seharusnya masyarakat berperan lebih besar,ternyata diisi oleh personel dari
TNI dan polri.Seperti jabatan lurah,wali kota,dan gubernur pada masa orde baru
banyak diduduki oleh militer.
Setahun sebelum pemilihan umum yang diselenggarakan pada bulan Mei
1997, kehidupan politik Indonesia
mulai memanas.Pemerintah orde baru yang di dukung oleh Golkar berusaha
memenangkan pemilu dan mempertahankan kemenangan mutlak seperti yang telah di
capai dalam lima pemilu sebelumnya.
Didalam kehidupan politik,masyarakat beranggapan bahwa tekanan
pemerintah terhadap pihak oposisi sangat besar,terutama terlihat pada perlakuan
keras terhadap setiap orang atau kelompok yang menentang atau memberikan kritik
terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Pada pemilu tahun 1997,Golkar menang mutlak,PPP berhasil menambah
beberapa hasil kursinya di DPR, sedangkan PDI mengalami penurunan secara
drastis. Kemenangan Golkar tersebut diikuti dengan munculnya dukungan kepada
soeharto untuk menjadi presidendalam sidang umum MPR 1998.Percalonan kembali
soeharto sebagai presiden tidak dapat dipisahkan dari komposisi anggota MPR/DPR
yang lebih mengarah pada unsur-unsur nepotisme.Disamping itu,DPR/MPR belum
berfungsi sebagai lembaga legislatif seperti yang dihrapkan rakyat.Dalam sidang
umum MPR bulan Maret 1998 soeharto terpilih sebagai presiden dan wakil presiden
B.J. Habibie. MPR juga berhasil menetapkan beberapa ketetapan yang memberikan
kewenangan khusus kepada presiden untuk mengendalikan Negara.
Pada Tanggal 19 Mei 1998,mahasiswa dari berbagai kampus yang jumlahnya
mencapai puluhan ribu orang terus berdatangan ke Gedung MPR/DPR.Mereka mendesak
soeharto mundur dari kursi presiden dan menuntut reformasi total.
Salah satu penyebab mundurnya soeharto adalah melemahnya dukungan
poliotik, yang terlihat dari pernyataan politik kosgoro (salah satu organisasi di bawah Golkar) yang meminta
soeharto mundur.pernyataan kosgoro pada tanggal 16 Mei 1998 tersebut diikuti
dengan pernyataan ketua umu Golkar,Harmoko yang pada saat itu juga menjabat
sebagai ketua MPR/DPR RI meminta soeharto untuk mundur.
C.
Krisis Kepercayaan
Dalam pemerintahan orde baru berkembang korupsi,kolusi,dan nepotisme
yang dilaksanakan secara terselubung maupun secara terang-terangan.Hal tersebut
mengakibatkan munculnya ketidak percayaan rakyat terhadap pemerintah dan tidak
percayaan luar negeri terhadap Indonesia .
Kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan presiden soeharto berkurang
setelah bangsa Indonesia dilanda krisis multimedia.Kemudian muncul beberapa
aksi damai yang dilakukan oleh para mahasiswa dan masyarakat.Para mahasiswa
semakin gencar berdemonstrasi setelah pemerintah mengumumkan kenaikan Harga BBM
dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998.Puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998
di universitas trisakti Jakarta.Aksi mahasiswa yang semula damai berubah
menjadi aksi kekersan setelah tertembaknya empat mahasiswa trisakti,Yaitu Elang Mulya Lesmana,Heri
Hartanto,Hendriawan sie,dan Hafidhin
Royan.
Pada waktu terjadi peristiwa tersebut,presiden soeharto sedang berada
di kairo (mesir) dalam rangka menghadiri KTT G-15.Masyarakat menuntut agar
presiden soeharto sebagai pemegang kekuasaan pemerintah bertanggung jawab atas
tragedy tersebut.Pada tanggal 15 Mei 1998 presiden soeharto kembali ke
Indonesia.Tuntutan agar presiden soeharto mengundurkan diri tidak saja dari
kalangan mahasiswa atau pihak oposisi saja,tetapi juga dating dai orang-orang
terdekatnya.
D.
Krisis Sosial
Pada masa akhir pemerintahan
orde baru,indonesia mengalami gejolak politik yang tinggi,baik di tatanan
pemerintahan maupun di tingkat pergerakan rakyat dan mahasiswa.Suhu politik
yang memanas menimbulkan berbagai potensi perpecahan sosial di masyarakat.
Pola transmigrasi yang
diterapkan oleh pemerintah tidak diiringi dengan penanganan solidaritas sosial
di daerah tujuan.Pada akhirnya kecemburuan sosial akibat adanya disparitas
tingkat perekonomian tidak dapat di hindari.Kondisi inilah yang kemudian memicu
tuntutan kepada pemerintah pusat untuk mereformasi pola pembangunan
ekonomi.Tuntutan inilah yang kemudian memunculkan kesadaran masyarakat
indonesia akan pentingnya reformasi bagi kehidupan bangsa.
E.
Krisis Hukum
Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan orde baru terdapat banyak
ketidakadilan.Misalnya,kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 UUD
1945 bahwa kehakiman memilki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan
pemerintah(esksekutif).Namun pada kenyataannya kekuasaan kehakiman berada di
bawah kekuasaan eksekutif.Oleh karena itu,pengadilan sangat sulit mewujudkan
keadilan bagi rakyat,kerena hakim-hakim harus melayanikehendak penguasa.Bahkan
hukum sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan
pemerintah atau terjadi rekayasa dalam proses peradilan,apabila peradilan itu
menyangkut diri penguasa,keluarga kerabat atau para pejabat Negara.
Sejak
munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah
hokum juga menjadi salah satu tuntutannya.Masyarakat menghendaki adanya
reformasidi bidang hokum agar dapat mendudukkan masalah-masalah hukum pada
keduudukan atau posisi yang sebenarnya.Reformasi hukum hendaknya di percepat
untuk diakukan,karena merupakan suatu tuntuta agar siap meyongsong era
keterbukaan ekonomi dan globalisasi.
C. Faktor Penyebab Munculnya Reformasi
Banyak hal yang mendorong
timbulnya reformasi pada masa pemerintahan orde baru,terutama terletak pada
ketidakadilan di bidang politik,eknomi,dan hokum. Pemerintah orde baru yang
dipimpin oleh presiden Soeharto selam 32 tahun,ternyata tidak konsisten dan
konsekuen terhadap tekat awal munculnya orde baru.Tekat awal orde baru pada
awal kemunculannya pada tahun 1996 adalah akan melaksanakan pancasila dan UUD
1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat,berbangsa,dan
benegara.
Setelah orde baru
memegang tampuk kekuasaan dan
mengendalikan pemerintaha, maka muncul suatu keinginan untuk terus menerus
untuk mempertahankan kekuasaan atau status quo.Hal ini menimbulkan
akses-akses negative,yaitu semakin jauh dari tekat awal orde baru
tersebut.Akhirnya berbagai macam penyelewengan dilalkukan,penyimpangan dari
nilai-nilai pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD
1945,banyak dilakukan oleh pemeintah orde baru.Penyelewengan dan penyimpangan
yang dilakukannya itu di rekayasa untuk melindungi kepentingan
penguasa,sehingga hal tersebut selalu dianggap sah dan benar,walaupun merugikan
rakyat.
D. REFORMASI
I.
Munculnya Gerakan Reformasi
Reformasi merupakan suatu
perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan
secara hukum munuju kearah perbaikan.Gerakan reformasi yang terjadi di
indonesai pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan
dan perubahan,terutama perbaikan dalam bidang politik,social,ekonomi,dan hokum.
Reformasi merupakan
formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru.BUah perjuangan dari
reformasi itu tidak dapat di petik dalam waktu yang singkat,namun membutuhkan
proses dan waktu.Bahkan hasil reformasi itu baru dapat di nikmati oleh
masyarakat Indonesia secara bertahap,sehingga perlu adanya agenda reformasi
untuk menpriotaskan mana yang lebih dulu harus di laksanakan.Lebih lanjut perlu
juga dilakukan kontol atas reformasi,agar pelaksanaan reformasi tepat pada
tujuan dan sasarannya.Reformasi yang tidak terkendali akan kehilangan arah dan
bahkan cenderung melanggar norma-norma hokum,sehingga tidak akan membawa
perbaikan dalam kehidupan masa depan masyarakat Indonesia.
Masalah yang sangat
mendesak,adalah upaya untuk mengatsi kesulitan masyarakat banyak tentang
masalah kebutuhan pokok(sembako)dengan harga yang terjangkau oleh rakyat.Pada
waktu itu,harga kebutuhan pokok rakyat sempat melejit tinggi,bahkan warga
masyarakat harus antri untuk membelinya.
Sementara itu,melihat
situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin tidak
terkendali,rakyat Indonesia menjadi semakin kritis dan menyatakan bahwa
pemerintah orde baru tidak berhasil menciptakan kehidupan masyarakat yang
makmur,adil,dan sejahtera berdasarkan pancasila dan UUD tahun 1945.Oleh krena
itu,munculnya gerakan reformasi bertujuan untuk memperbarui tatanan kehidupan
masyarakat,berbangsa dan bernegara.
Beberapa agenda reformasi
yang disuarakan para mahasiswa antara lain sebagai berikut:
1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya
2. Amandemen UUD 1945
3. Penghapusan Dwi fungsi ABRI
4. Otonomi daerah yang seluas luasanya
5. Supremasi hokum
6. Pemerintahan yang bersih dari KKN.
II.
Kronoligi Reformasi
Pada awal bulan Maret
1998 melaui sidang umum MPR,Soeharto
terpilih kembali menjadi Presien Republik Indonesia,serta melaksanakan
pelantikan kabinet pembangunan VII.Namun kondisi bangsa dan Negara pada saat
itu semakin tidak kunjung membaik.Perekonomian mengalami kemorosotan dan
masalah social semakin enumpuk.Kondisi dan situasi seperti ini mengundang keprihatinan
rakya.
Memasuki bulan Mei
1998,para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi
dan aksi keprihatinan yang menuntut turunnya harga sembako,penghapusan
korupsi-korupsi-kalusi-nepotisme (KKN) dan turunnya Soeharto dari kursi
kepresidenannya.Semakin bertambah banyaknya aksi para mahasiswa tersebut
menyebabkan para aparat keamanan tapak kewalahan dan akhirnya mereka harus
bertindak tegas.Bentrokan antara mahsiswa yang menuntut reformasi dengan aparat
keamanan dapat dihindarkan.
Pada tanggal 12 Mei 1998
dalam aksi unjuk rasa mahsiswa Universitas Trisakti terjadi bentrokan dengan
aparat keamanan yang menyebabkan tertembak empat mahasiswa hingga tewas,serta
puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka.Kematian empat mahasiswa tersebut
mengobarkan semangat para mahasiswa untuk menggelar demonstrasi secara
besar-besaran.
Pada tanggal 13 dan 14
Mei 1998,di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan yang
mengakibatkan lumpuhnya kegiatan masyarakat.Dalam kerusuhan 13 dan 14 Mei 1998
tersebut sejumlah pertokoan menjadi sasaran amuk massa bahkan sampai kepada
tingkat pembakaran toko-toko yang menelan korban jiwa.Dalam peristiwa tersebut
puluhan toko hancur dibakar massa dan isinya dijarah massa serta ratusan orang
mati terbakar.
Pada tanggal 19 Mei 1998
puluhan rbu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya
berhasil menduduki gedung DPR/MPR.Pada tanggal itu pula di yogyakarta terjadi
peristiwa sejarah.Kurang lebih sejuta umat manusia berkupul di alun-alun utara
kraton yogyakarta menghadiri pisowanan ageng untuk mendengarkan makluat
dari Sri Sultan Hamengu Buwono X dan Sri Paku Alam VII. Inti dari isi maklumat
itu adalah menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menggalang persatuan
dan kesatuan bangsa.
Pada tanggal 20 Mei
1998,presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia
untuk dimintai pertimbangannya dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan di ketuai oleh Presidan Soeharto,namun
mengalami kegagalan. Pada tanggal itu pula,Gedung DPR/MPR semakin penuh sesak
oleh para mahasiswa dengan tuntutan tetap yaitu reformasi dan turunnya Soeharto
dari kursi kepresidenan.
Pada tanggal 21 Mei
1998,pukul 10.00 WIB bertempat diistana Negara,presiden Soeharto meletakkan
jabatannya sebagai presiden dihadapan ketua dan beberapa anggota dari Mahkamah
Agung.Pada tanggal itu pula,dan berdasarkan pasal 8 UUD 1945,presiden menunjuk
Wakil presiden B.J.Habibie untuk menggantikannya menjadi presiden,serta
pelantikannya dilakukan di depan ketua Mahkamah Agung dan para anggotanya.Maka
sejak saat itu.Presiden Republik Indonesia dijabat oleh B.J.Habibie sebagai
presiden yang ke-3.
BAB III
PENUTUP
ü KESIMPULAN
Pemerintahan orde baru
merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh presiden Soeharto selama 32
tahun.Dimana presiden Soeharto bertekat akan melaksanakan pancasila dan UUD
1945 secara murni dan konsekuendalam tatanan keidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Tetapi kenyataanya ini tidak terlaksana dengan baik, bahkan banyak terjadi penyelewengan pada berbagai
macam-macam bidang yang mengakibatkan pemerintahan orde baru ini runtuh.
Jatuhnya pemerintahan orde
baru di sebabkan oleh beberapa factor yang diawali oleh krisis ekonomi dan
krisis politik yang berkepanjangan. Kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan
orde baru cenderung bertujuan untuk memelihara status quo dalam rangka untuk memelihara
kekuasaan.Kebijakan-kebijakan orde baru yang menyimpang tersebut memunculkan
krisis di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Seperti krisis ekonomi (krisis
keuangan), krisis politik, krisis kepercayaan, krisis social, dan krisis hokum.
Akibat terjadinya berbagai
macam krisis yang dihadapi oleh pemerintah orde baru, maka masyarakat
menghendaki adanya perubahan pemerintahan yang biasa kita kenal dengan
reformasi.
Reformasi merupakan suatu
perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan
secara hukum munuju kearah perbaikan.Gerakan reformasi yang terjadi di
indonesai pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan
dan perubahan,terutama perbaikan dalam bidang politik,social,ekonomi,dan hokum.
ü SARAN
Dalam menjalankan sebuah pemerintahan sebaiknya harus
sesuai dengan fisi dan misi yang akan
dijalankan, agar nanti apa yang di harapkan itu sesuai dengan apa yang kita
inginkan,dan juga dalam menjalankannya itu tidak boleh merugikan rakyat.
DAFTAR PUSTAKA
Siwi ismawati Nur,widiastut Sri.2010.Kreatif
Program Ilmu Alam Sejarah Untuk SMA Kelas XII.Jawa Tengah:VIVA PAKARINDO.
Badrika,I Wayan.2005.Sejarah
Nasional Indonesia Dan
Umum.jakarta:Erlangga