Ads 468x60px

free counters

Labels

Rabu, 08 Februari 2012

MAKALAH


BAB I
PENDAHULUAN
v     LATAR BELAKANG

Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Pemerintah Orde Baru yang di pimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun , ternyata  tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekan awal munculnya Orde Baru. Tekad awal Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila & UUd 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setelah Orde Baru memegang tampuk kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan maka muncul suatu keinginan untuk terus macam penyelewengan dilakukan, penyimpangan dari nilai – nilai pancasila & ketentuan – ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.

v     RUMUSAN MASLAH
menerus mempertahankan kekuasaannya atau status QUO. Hal ini menimbulkan akses – akses negatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya berbagai

Ø      Mengapa pemerintahan  Orde Baru bisa jatuh (mundur) apa penyebabnya?
Ø      Krisis apa sajakah yang dihadapi oleh pemerintahan Orde Baru?
Ø      Faktor apa yang menyebabkan munculnya reformasi?
Ø      Apa yang dimaksud dengan reformasi?

v     TUJUAN

Ø      Untuk mengetahui jatuhnya pemerintahan Orde Baru
Ø      Bisa mengetahui berbagai macam krisis yang dihadapi oleh Pemerintahan Orde Baru
Ø      Untuk mengetahui faktor-faktor  penyebab munculnya reformasi
Ø      Bisa menjelaskan pengertian reformasi dan kronologi reformasi






BAB II
PEMBAHASAN

A. Jatuhnya pemerintahan orde baru
Pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto selam 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuan terhadap tekad awal munculnya orde baru,yaitun akn melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara.Kehidupan politik Indonesia mulai memanas sebelum pelaksanaan pemilihan umum yang di rencanakan pada bulan mei 1997.Pemerintahan orde baruyang di dukung oleh Golkar (Golongan Karya) berusaha mempertahankan kemenangan mutlak yang telah dicapai dalam lima kali pemilihan umum sebelumnya.
Setelah orde baru memegang kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan,maka muncul suatu keinginan untuk terus-meneraus mempertahankan kekuasaan (status quo).Oleh karena keinginan mempertahankan kekuasaan tersaebut,menjadikan semakin jauh dari tekad awal orde baru.Akhirnya berbagai macam penyelewengan dilakukan oleh pemearintahan orde baru.Penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan tersebut di rekayasa untuk melindungi kepentingan penguasa,sehingga hal tersebut di anggap selalu sah dan benar,walaupun meregikan rakyat.
Jatuhnya pemerintahan orde baru di sebabkan oleh bebearapa factor yang di awali oleh krisis ekonomi dan krisis politik yang berkepanjangan.Kebijakan politik pemerintahan orde baru cenderung bertujuan untuk memelihara status quo dalam rangka untuk memelihara kekuasaan.Kebijakan-kebijakan ordea baru yang menyimpang tersebut memunculkan krisis berbagai bidang keahidupan masyarakat.
B. Berbagai krisis yang terjadi pada masa orde baru
A. Krisis ekonomi
Orde baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi  yang cukup tinggi dalam rentang waktu yang cukup panjang.Pertumbuhan ekonomi tersebut telah menimbulkan dampak negatif dan dampak positif.Dampak positif vterlihat dalam bentuk penurunan angka kemiskinan absolute yang diikuti dengan perbaikan indicator kesejahteraan rakyat secara rata-rata,sedangkan dampak negatif yang muncul adalah kerusakan lingkungan hidup,perbedaan ekonomi antar daerah,antar golongan pekerjaan,dan antar kelompok dalam masyarakat yang terasa semakin tajam.
Pada pertengahan tahun 1997 krisis moneter terjadi di beberapa Negara asia tenggara seperti di Malaysia,Thailand,filipina,dan Indonesia.Krisis ini merupakan imbas dari ekonomi global yang di duga di sebabkan oleh pelaku spekulan.Meskipun banyak factor yang menyebabkan karisis moneter ini,namun salah satu sebab utamanya adalah para spekulan asing yang telah memborong dolar lalu menjualnya dengan harga tinggi sehingga mata uang Negara ASEAN terpuruk.Spekulan yang terbesar pada era krisis tersebut adalah George soros
Jika di bandingkan dengan Negara-negara Asia Tenggara lainnya,Indonesia sangat merasakan dampak paling buruk.Hal ini di sebabkan oleh rapuhnya fondasi indonesia  dan banyaknya praktik KKN dan monopoli ekonomi.Krisis ekonomi Indonesia berawal daari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.Pada tanggal 1 agustus 1997 nilai tukar rupiah turun dari Rp 2.575,00 menjadi Rp 2.603,00 per dolar amerika serikat.Pada bulan Desember 1997 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika  mencapai Rp 5.000,00 per dolar.Bahkan pada bulan Maret 1998 telah mencapai Rp 16.000,00 per dolar Amerika Serikat.
Pada masa orde baru,perekonomian lebih memberikan keuntungan bagi kaum modal atau konglomerat.Hal tersebut adalah wujud dari praktik-praktik KKN yang mengakibatkan rakyat semakin miskin dan tidak berdaya.Berikut ini adalah akibat krisis ekonomi:
                                                        I.            Kurs rupiah terhadap dolar Amerika melemah pada tanggal 1 Agusrus 1997
                                                     II.            Pemerintah melikuidasi enam belas bank bermasalah pada akhir tahun 1997
                                                   III.            Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengawasi empat puluh bank bermasalah.dan untuk membantu bank-bank bermasalah tersebut,pemerintah mengeluarkan Kredit Likuiditasi Bank Indonesia (KLBI).Dalam kenyataanya,terjadi manipulasi besar-besaran terhadap dana KLBI yang murah tersebut.Usaha yang dilakukan pemerintah ini tidak memberikan hasil,karena pinjaman bank-bank bermasalah tersebut semakin bertambah besar dan tidak dapat di kembalikan begitu saja.Oleh karena itu,pemerintah harus menanggung beban utang yang sangat besar.
                                                  IV.            Kepercayaan internasional terhadap Indonesia menurun
                                                     V.            Perusahaan milik Negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang luar negeri yang akan dan telah jatuh tempo.
                                                  VI.            Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat karena banyak perusahaan yang melakukan efisiensi atau menghentikan kegiatannya sama sekali.
                                                VII.            Persediaan barang nasional,khususnya Sembilan bahan pokok di pasaran mulai menipis pada akhir tahun 1997.akibatnya,harga-harga barang naik tidak terkendali dan biaya hidup semakin tinggi.
Untuk mengatatasi kesulitan moneter tersebut,pemerintah meminta bantuan dana pembangunan dari iinstitusi internasional,yaitu International Monetery Fund(IMF). Pada tanggal 15 Januari 1998 di Jalan Cendana Jakarta,presiden soeharto menandatangani 50 butir letter of intent (LOI) yang disaksikan oleh direktur IMF Asia Michel Camdessus sebagai sebuah syarat untuk mendapatkan kuncuran dana bantuan luar negeri tersebut.
Faktor yang menyebabkan krisis ekonomi di indonesia adalah masalah utang luar negeri,penyimpangan terhadap pasall 33 UUD 1945,dan pola pemerintahan yang sentralistik.
a.      Utang Luar Negeri Indonesia
Utang luar negeri indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang negara,tetapi sebagian merupakan utang swasta.Utang menjadi tangguahan negara hingga         6 Februari 1998 yang disampaikan oleh Radius Prawira pada sidang dewan Pemantapan Ketahanan ekonomi yang dipimpin oleh presiden soeharto di Bina Graha mencapai 63,462 miliar dolar Amerika Serikat,sedangkan utang pihak swasta mencapai 73,962 miliar dolar Amerika Serikat.Ketika terjadi krisis moneter tahun 1998, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot tajam,bahkan sempat mencapai Rp 16.000,00.Akibat dari utang-utang tersebut, maka kepercayaan luar negeri terhadap indonesia semakin menipis.Para pedagang luar negeri tidak percaya lagi terhadap importir indonesia yang di anggap tidak akan mampu membayar barang dagangan.Hampir semua negara luar tidak mau menerima letter of Credit(L/C) dari indonesia.
               b.  PenyimpanganPasal 33 UUD 1994
pemerintah orde baru mempunyai tujuan menjadikan negara Republik Indonesia sebagai negara  industri,namun tidak mementingkan kondisi rill di masyarakat.Masyarakat indonesia merupakan sebuah masyarakat agraris dan tingkat pendidikan yang masih rendah.Dengan keadaan seperti ini,dirasakan cukup sulit mengubah Indonesia menjadi sebuah negara industri.Rendahnya tingkat pendidikan dari sebagian besar masyrakat indonesia,menyebabkan mereka sulit untuk memperoleh kesempatan kerja.
Sementara itu,pengaturan perekonomian pada masa pemerintahan orde baru sudah jauh menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila.Dalam pasal 33 UUD 1994 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi,produksi di kerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.Kemakmuran masyarakat di tafsirkan bukan merupakan kemakmuran orang-per orang,tetapi kemakmuran seluruh masyarakat dan bangsa indonesia. Oleh karena itu,perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.Bangunan perusahaan yang sesuai dengan hal itu adalah koperasi.Perekonomian berdasarkan asas demokrasi ekonomi bertujuan untuk menciptakan kemakmuran bagi semua orang.Oleh sebab itu,cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus di kuasai oleh negara.Jika tidak tampuk produksi akan jatuh ketangan orang-orang yang berkuasa sehingga rakyat di tindas.Sebaliknya,sistem ekonomi yang berkembang pada masa pemerintahan orde baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomeratdengan berbagai bentuk monopoli,oligopoli,dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.
c.  Pola Pemerintahan sentralistis
sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan orde bbaru bersifat sentralistis.Didlam pelaksanaan pola pemerintahan ini semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegaradi atur secara sentral dari pusat pemerintahan yakni di jakarta.Oleh karena itu,peranan pemerintah pusat sangat menetukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.
Pelaksanaan politik sentralistis yang sangat menyolok terlihat pada bidang ekonomi.Ini terlihat dari sebagian besar kekayaan dari daerah-daerah di angkut ke pusat.Pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak, kerena dominasi pusat terhadap daerah sangat kuat.Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pemerintah dan rakyat di daerah terhadap pemerintah pusat.Politik sentralisasi ini juga dapat dilihat dari pola pemberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris,karena pemberitaan yang berasal dari jakartaselalu menjadi berita utama.Bahkan Jakarta selalu di pandang sebagai pusat berita penting yang bernilai berita tinggi.Berbagai peristiwa yang berlangsung di jakarta atau melibatkan tokoh-tokoh Jakarta di pandang sebagai berita penting dan berhak menempati halaman pertama.Namun peristiwa yang terjadi di daerah yang kurang kaitannya dengan kepentingan pusat biasanya kalah bersaing dengan berita-berita yang terjadi di Jakarta dalam merebut ruang,halaman,walaupun yang memberitakan itu pers daerah.
B.       Krisis Politik
Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan nmenimbulkan permasalahan politik.Ada kesan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu,bahkan lebih banyak di pegang oleh para penguasa.Pada dasarnya secara de jure (secar hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat,tetapi ternyata secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa,sehingga sebagian besar anggota MPR tersebut di angkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme).
Hal tersebut mengakibatkan suksesi politik pemerintah menjadi tidak terlaksana dengan baik.kondisi tersebut memicu munculnya kondisi Status quo yang berakibat pada munculnya krisis politik,baik itu dalam tatanan elite politik maupun masyrakat yang mulai mempertanyakan legitimasi pemerintahan orde baru.
Begitu mengakarnya budaya KKN dalam tubuh birokrasi pemerintah, menyebabkan proses pengawasan dan pemberian mandataris kepemimpinan dari DPR dan MPR kepada presiden menjadi tidak sempurna.Unsur legislatif yang sejatinya dilaksanakan oleh MPR dan DPR dalam membuat dasar-dasar hukum dan haluan Negara menjadi sepenuhnya dilakukan oleh presiden Soeharto.
Selanjutnya dengan keadaan seperti itu,mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintah,DPR dan MPR.Ketidak percayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi yang di pelopori oleh kalangan mahasiswa Mahasiswa yang didukung oleh dosen dan rektornya mengajukan tuntutan untuk mengganti presiden,reshuffle cabinet,dan menggelar Sidang istimewa MPR serta melaksanakan pemilihan umum secepatnya.
Gerakan reformasi disamping menuntut dilakukannya reformasi total di segala bidang juga menuntut agar dilakukannya pembaruan terhadap lima paket undang-undang politik di anggap menjadi sumber ketidakadilan.Lima paket undang-undang politik tersebut,antara lain sebagai berikut:
                                     I.       UU No.1 Tahun 1985 tentang pemilihan umum
                                   II.       UU No.2 Tahun 1985 tentang susunan,kedudukan,Tugas dan wewenag MPR/DPR
                                III.       UU No.3 Tahun 1985 tentang partai politik dan golongan karya.
                                IV.       UU No.5 Tahun 1985 tentang referendum
                                  V.       UU No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa.
Pemerintah orde baru memiliki cara tersendiri untuk menciptakan stabilitas yang diinginkan,seperti dengan menjadikan Golkar sebagai mesin politik.Ada tiga jalur dalam tubuh golkaryang menjadi tumpuan kekuatan, yaitu ABRI,birokrat,dan Golkar.dengan tiga jalur tersebut maka tidak mengherankan jika Golkar selalu menjadi pemenang dalam pemilu-pemilu yang diselenggarakan pada masa orde baru. Keberadaan Golkar yang sebenarnya diperlukan sebagai sarana dan arena penyaluran  aspirasi rakyat,ternyata dijadikan sebagai alat kekuasaan atau alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan.
Kebijakan dari dwifungsi ABRI menimbulkan peran social politik tentara yang besar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.Bidang-bidang seharusnya masyarakat berperan lebih besar,ternyata diisi oleh personel dari TNI dan polri.Seperti jabatan lurah,wali kota,dan gubernur pada masa orde baru banyak diduduki oleh militer.
Setahun sebelum pemilihan umum yang diselenggarakan pada bulan Mei 1997, kehidupan politik Indonesia mulai memanas.Pemerintah orde baru yang di dukung oleh Golkar berusaha memenangkan pemilu dan mempertahankan kemenangan mutlak seperti yang telah di capai dalam lima pemilu sebelumnya.
Didalam kehidupan politik,masyarakat beranggapan bahwa tekanan pemerintah terhadap pihak oposisi sangat besar,terutama terlihat pada perlakuan keras terhadap setiap orang atau kelompok yang menentang atau memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Pada pemilu tahun 1997,Golkar menang mutlak,PPP berhasil menambah beberapa hasil kursinya di DPR, sedangkan PDI mengalami penurunan secara drastis. Kemenangan Golkar tersebut diikuti dengan munculnya dukungan kepada soeharto untuk menjadi presidendalam sidang umum MPR 1998.Percalonan kembali soeharto sebagai presiden tidak dapat dipisahkan dari komposisi anggota MPR/DPR yang lebih mengarah pada unsur-unsur nepotisme.Disamping itu,DPR/MPR belum berfungsi sebagai lembaga legislatif seperti yang dihrapkan rakyat.Dalam sidang umum MPR bulan Maret 1998 soeharto terpilih sebagai presiden dan wakil presiden B.J. Habibie. MPR juga berhasil menetapkan beberapa ketetapan yang memberikan kewenangan khusus kepada presiden untuk mengendalikan Negara.
Pada Tanggal 19 Mei 1998,mahasiswa dari berbagai kampus yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang terus berdatangan ke Gedung MPR/DPR.Mereka mendesak soeharto mundur dari kursi presiden dan menuntut reformasi total.
Salah satu penyebab mundurnya soeharto adalah melemahnya dukungan poliotik, yang terlihat dari pernyataan politik kosgoro (salah satu organisasi di bawah Golkar) yang meminta soeharto mundur.pernyataan kosgoro pada tanggal 16 Mei 1998 tersebut diikuti dengan pernyataan ketua umu Golkar,Harmoko yang pada saat itu juga menjabat sebagai ketua MPR/DPR RI meminta soeharto untuk mundur.
C.       Krisis Kepercayaan
Dalam pemerintahan orde baru berkembang korupsi,kolusi,dan nepotisme yang dilaksanakan secara terselubung maupun secara terang-terangan.Hal tersebut mengakibatkan munculnya ketidak percayaan rakyat terhadap pemerintah dan tidak percayaan luar negeri terhadap Indonesia.
Kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan presiden soeharto berkurang setelah bangsa Indonesia dilanda krisis multimedia.Kemudian muncul beberapa aksi damai yang dilakukan oleh para mahasiswa dan masyarakat.Para mahasiswa semakin gencar berdemonstrasi setelah pemerintah mengumumkan kenaikan Harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998.Puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998 di universitas trisakti Jakarta.Aksi mahasiswa yang semula damai berubah menjadi aksi kekersan setelah tertembaknya empat mahasiswa trisakti,Yaitu Elang Mulya Lesmana,Heri Hartanto,Hendriawan sie,dan Hafidhin Royan.
Pada waktu terjadi peristiwa tersebut,presiden soeharto sedang berada di kairo (mesir) dalam rangka menghadiri KTT G-15.Masyarakat menuntut agar presiden soeharto sebagai pemegang kekuasaan pemerintah bertanggung jawab atas tragedy tersebut.Pada tanggal 15 Mei 1998 presiden soeharto kembali ke Indonesia.Tuntutan agar presiden soeharto mengundurkan diri tidak saja dari kalangan mahasiswa atau pihak oposisi saja,tetapi juga dating dai orang-orang terdekatnya.
D.       Krisis Sosial
Pada masa akhir pemerintahan orde baru,indonesia mengalami gejolak politik yang tinggi,baik di tatanan pemerintahan maupun di tingkat pergerakan rakyat dan mahasiswa.Suhu politik yang memanas menimbulkan berbagai potensi perpecahan sosial di masyarakat.
Pola transmigrasi yang diterapkan oleh pemerintah tidak diiringi dengan penanganan solidaritas sosial di daerah tujuan.Pada akhirnya kecemburuan sosial akibat adanya disparitas tingkat perekonomian tidak dapat di hindari.Kondisi inilah yang kemudian memicu tuntutan kepada pemerintah pusat untuk mereformasi pola pembangunan ekonomi.Tuntutan inilah yang kemudian memunculkan kesadaran masyarakat indonesia akan pentingnya reformasi bagi kehidupan bangsa.
E.       Krisis Hukum
Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan orde baru terdapat banyak ketidakadilan.Misalnya,kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 UUD 1945 bahwa kehakiman memilki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah(esksekutif).Namun pada kenyataannya kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif.Oleh karena itu,pengadilan sangat sulit mewujudkan keadilan bagi rakyat,kerena hakim-hakim harus melayanikehendak penguasa.Bahkan hukum sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah atau terjadi rekayasa dalam proses peradilan,apabila peradilan itu menyangkut diri penguasa,keluarga kerabat atau para pejabat Negara.
Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hokum juga menjadi salah satu tuntutannya.Masyarakat menghendaki adanya reformasidi bidang hokum agar dapat mendudukkan masalah-masalah hukum pada keduudukan atau posisi yang sebenarnya.Reformasi hukum hendaknya di percepat untuk diakukan,karena merupakan suatu tuntuta agar siap meyongsong era keterbukaan ekonomi dan globalisasi.
C. Faktor Penyebab Munculnya  Reformasi
Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan orde baru,terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik,eknomi,dan hokum. Pemerintah orde baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto selam 32 tahun,ternyata tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekat awal munculnya orde baru.Tekat awal orde baru pada awal kemunculannya pada tahun 1996 adalah akan melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat,berbangsa,dan benegara.
Setelah orde baru memegang tampuk  kekuasaan dan mengendalikan pemerintaha, maka muncul suatu keinginan untuk terus menerus untuk mempertahankan kekuasaan atau status quo.Hal ini menimbulkan akses-akses negative,yaitu semakin jauh dari tekat awal orde baru tersebut.Akhirnya berbagai macam penyelewengan dilalkukan,penyimpangan dari nilai-nilai pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945,banyak dilakukan oleh pemeintah orde baru.Penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukannya itu di rekayasa untuk melindungi kepentingan penguasa,sehingga hal tersebut selalu dianggap sah dan benar,walaupun merugikan rakyat.
D. REFORMASI
                     I.            Munculnya Gerakan Reformasi
Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan secara hukum munuju kearah perbaikan.Gerakan reformasi yang terjadi di indonesai pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan,terutama perbaikan dalam bidang politik,social,ekonomi,dan hokum.
Reformasi merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru.BUah perjuangan dari reformasi itu tidak dapat di petik dalam waktu yang singkat,namun membutuhkan proses dan waktu.Bahkan hasil reformasi itu baru dapat di nikmati oleh masyarakat Indonesia secara bertahap,sehingga perlu adanya agenda reformasi untuk menpriotaskan mana yang lebih dulu harus di laksanakan.Lebih lanjut perlu juga dilakukan kontol atas reformasi,agar pelaksanaan reformasi tepat pada tujuan dan sasarannya.Reformasi yang tidak terkendali akan kehilangan arah dan bahkan cenderung melanggar norma-norma hokum,sehingga tidak akan membawa perbaikan dalam kehidupan masa depan masyarakat Indonesia.
Masalah yang sangat mendesak,adalah upaya untuk mengatsi kesulitan masyarakat banyak tentang masalah kebutuhan pokok(sembako)dengan harga yang terjangkau oleh rakyat.Pada waktu itu,harga kebutuhan pokok rakyat sempat melejit tinggi,bahkan warga masyarakat harus antri untuk membelinya.
Sementara itu,melihat situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali,rakyat Indonesia menjadi semakin kritis dan menyatakan bahwa pemerintah orde baru tidak berhasil menciptakan kehidupan masyarakat yang makmur,adil,dan sejahtera berdasarkan pancasila dan UUD tahun 1945.Oleh krena itu,munculnya gerakan reformasi bertujuan untuk memperbarui tatanan kehidupan masyarakat,berbangsa dan bernegara.
Beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa antara lain sebagai berikut:
1.      Adili Soeharto dan kroni-kroninya
2.      Amandemen UUD 1945
3.      Penghapusan Dwi fungsi ABRI
4.      Otonomi daerah yang seluas luasanya
5.      Supremasi hokum
6.      Pemerintahan yang bersih dari KKN.
                   II.            Kronoligi Reformasi
Pada awal bulan Maret 1998  melaui sidang umum MPR,Soeharto terpilih kembali menjadi Presien Republik Indonesia,serta melaksanakan pelantikan kabinet pembangunan VII.Namun kondisi bangsa dan Negara pada saat itu semakin tidak kunjung membaik.Perekonomian mengalami kemorosotan dan masalah social semakin enumpuk.Kondisi dan situasi seperti ini mengundang keprihatinan rakya.
Memasuki bulan Mei 1998,para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut turunnya harga sembako,penghapusan korupsi-korupsi-kalusi-nepotisme (KKN) dan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenannya.Semakin bertambah banyaknya aksi para mahasiswa tersebut menyebabkan para aparat keamanan tapak kewalahan dan akhirnya mereka harus bertindak tegas.Bentrokan antara mahsiswa yang menuntut reformasi dengan aparat keamanan dapat dihindarkan.
Pada tanggal 12 Mei 1998 dalam aksi unjuk rasa mahsiswa Universitas Trisakti terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan tertembak empat mahasiswa hingga tewas,serta puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka.Kematian empat mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran.
Pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998,di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan yang mengakibatkan lumpuhnya kegiatan masyarakat.Dalam kerusuhan 13 dan 14 Mei 1998 tersebut sejumlah pertokoan menjadi sasaran amuk massa bahkan sampai kepada tingkat pembakaran toko-toko yang menelan korban jiwa.Dalam peristiwa tersebut puluhan toko hancur dibakar massa dan isinya dijarah massa serta ratusan orang mati terbakar.
Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan rbu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki gedung DPR/MPR.Pada tanggal itu pula di yogyakarta terjadi peristiwa sejarah.Kurang lebih sejuta umat manusia berkupul di alun-alun utara kraton yogyakarta menghadiri pisowanan ageng untuk mendengarkan makluat dari Sri Sultan Hamengu Buwono X dan Sri Paku Alam VII. Inti dari isi maklumat itu adalah menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.
Pada tanggal 20 Mei 1998,presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangannya dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang  akan di ketuai oleh Presidan Soeharto,namun mengalami kegagalan. Pada tanggal itu pula,Gedung DPR/MPR semakin penuh sesak oleh para mahasiswa dengan tuntutan tetap yaitu reformasi dan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan.
Pada tanggal 21 Mei 1998,pukul 10.00 WIB bertempat diistana Negara,presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden dihadapan ketua dan beberapa anggota dari Mahkamah Agung.Pada tanggal itu pula,dan berdasarkan pasal 8 UUD 1945,presiden menunjuk Wakil presiden B.J.Habibie untuk menggantikannya menjadi presiden,serta pelantikannya dilakukan di depan ketua Mahkamah Agung dan para anggotanya.Maka sejak saat itu.Presiden Republik Indonesia dijabat oleh B.J.Habibie sebagai presiden yang ke-3.






















                                                   

BAB III
PENUTUP
ü     KESIMPULAN
Pemerintahan orde baru merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh presiden Soeharto selama 32 tahun.Dimana presiden Soeharto bertekat akan melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuendalam tatanan keidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi kenyataanya ini tidak terlaksana dengan baik, bahkan  banyak terjadi penyelewengan pada berbagai macam-macam bidang yang mengakibatkan pemerintahan orde baru ini runtuh.
Jatuhnya pemerintahan orde baru di sebabkan oleh beberapa factor yang diawali oleh krisis ekonomi dan krisis politik yang berkepanjangan. Kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan orde baru cenderung bertujuan untuk memelihara status quo dalam rangka untuk memelihara kekuasaan.Kebijakan-kebijakan orde baru yang menyimpang tersebut memunculkan krisis di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Seperti krisis ekonomi (krisis keuangan), krisis politik, krisis kepercayaan, krisis social, dan krisis hokum.
Akibat terjadinya berbagai macam krisis yang dihadapi oleh pemerintah orde baru, maka masyarakat menghendaki adanya perubahan pemerintahan yang biasa kita kenal dengan reformasi.
Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan secara hukum munuju kearah perbaikan.Gerakan reformasi yang terjadi di indonesai pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan,terutama perbaikan dalam bidang politik,social,ekonomi,dan hokum.

ü     SARAN
Dalam menjalankan sebuah pemerintahan sebaiknya harus sesuai dengan fisi dan misi  yang akan dijalankan, agar nanti apa yang di harapkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan,dan juga dalam menjalankannya itu tidak boleh merugikan rakyat.






DAFTAR PUSTAKA
Siwi ismawati Nur,widiastut Sri.2010.Kreatif Program Ilmu Alam Sejarah Untuk SMA Kelas XII.Jawa Tengah:VIVA PAKARINDO.
Badrika,I Wayan.2005.Sejarah Nasional Indonesia Dan Umum.jakarta:Erlangga
                                                                     

0 komentar:

Poskan Komentar